You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Jaksel optimis capai target penerimaan PBB-P2
photo Adriana Megawati - Beritajakarta.id

Realisasi Penerimaan PBB-P2 Jaksel Sudah 90 Persen

Realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) wilayah kota Jakarta Selatan hingga 30 Agustus 2017, tercatat sudah mencapai Rp 2.020 triliun atau sekitar 90 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp 2.51 triliun.

Kita yakin penerimaan PBB-P2 tahun ini sesuai target, Rp 2.51 triliun

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Selatan, Yuspin Dramatin mengatakan, pihaknya optimis jika target penerimaan PBB-P2 pada tahun ini bisa tercapai. 

Pemprov DKI Permudah Pembayaran PBB-P2

"Kita lihat perkembangan hari terakhir jatuh tempo pada 31 Agustus ini, mudah-mudahan sudah ada yang tembus 100 persen," kata Yuspin, Kamis (31/8).

Dijelaskan Yuspin, untuk merealisasikan pencapaian target PBB-P2, pihaknya rutin menggelar Pekan Panutan Pajak di setiap kecamatan. Dalam kegiatan ini, mereka mengundang para wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya membayar PBB-P2. 

Yuspin berharap, masyarakat wajib pajak bisa memanfaatkan waktu terakhir jatuh tempo pembayaran PBB-P2, agar tidak terkena sanksi denda sebesar dua persen yang akan dibebankan mulai September.    

"Selain dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dua persen per bulan, kita juga akan memasang stiker pengumuman kepada penunggak PBB. Kita yakin penerimaan PBB-P2 tahun ini sesuai target, Rp 2.51 triliun," tandas Yuspin.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12047 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1363 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1333 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1299 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1008 personBudhi Firmansyah Surapati